KAB. BANDUNG (NN).– Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kecamatan Pacet digelar untuk membahas kinerja, penguatan, serta strategi pengembangan koperasi di tingkat desa.
Kegiatan yang diinisiasi Forum KDMP Kecamatan Pacet tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Kamis (10/9/2026) siang.
Rakor dihadiri Kasi Pemberdayaan Kecamatan Pacet, Sumarni, S.ST., SKM, yang mewakili Camat Pacet Asep Susanto, S.STP., MM, sekaligus membuka kegiatan. Hadir pula Ketua Forum KDMP Kecamatan Pacet Ace Sumarna, pendamping KDMP, serta seluruh ketua KDMP se-Kecamatan Pacet.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam membangun perekonomian desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Rakor digelar dengan tujuan menyelaraskan visi, mengevaluasi capaian, sekaligus merumuskan strategi pengembangan KDMP agar dapat lebih maksimal dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa.
Ketua Forum KDMP Kecamatan Pacet yang juga Ketua KDMP Desa Nagrak, Ace Sumarna, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan koperasi adalah peningkatan jumlah dan cakupan keanggotaan.
“Keanggotaan dari setiap desa itu harus sudah mencakup aparatur pemerintah, lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama, berikut KPM penerima bantuan PKH. Mereka harus secepat mungkin menjadi anggota koperasi,” kata Ace.
Menurutnya, keberadaan anggota menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan koperasi. Ia menilai koperasi tidak akan berjalan optimal apabila hanya memiliki pengurus tanpa didukung keanggotaan yang luas dari masyarakat desa.
“Pemerintah tidak mungkin menurunkan anggaran kalau di satu desa belum ada anggota dan hanya ada pengurusnya saja. Jadi, dalam keanggotaan koperasi itu wajib. Masyarakat yang ada di desa masing-masing harus menjadi anggota koperasi,” ujarnya.
Ace juga menyebut adanya arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penerima bantuan sosial untuk menjadi bagian dari koperasi.
“Apalagi sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial bahwa setiap yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial, apakah itu PKH atau BLT, harus menjadi anggota koperasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan Rakor tersebut juga menekankan pentingnya perekrutan anggota secara aktif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintahan desa, lembaga desa, RT/RW, kader, hingga tokoh masyarakat.
“Sekarang kami menekankan bagaimana perekrutan anggota koperasi, mulai dari pemerintahan desa, lembaga, RT, RW, kader, dan tokoh masyarakat. Itu sudah harus mulai dilakukan dan harus ada kebersamaan,” katanya.
Menurut Ace, para pengurus KDMP perlu membangun komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah desa, lembaga, serta masyarakat. Tanpa sinergi tersebut, jumlah anggota koperasi dinilai akan sulit berkembang.
“Kalau para ketua tidak melakukan pendekatan kepada pemerintah desa, lembaga, dan masyarakat, tidak mungkin kita memiliki banyak anggota,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah KDMP di Kecamatan Pacet saat ini mulai menjalin kerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam penyediaan beras dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, beberapa koperasi juga telah mulai memberikan akses permodalan kepada petani untuk mendukung usaha tani maupun usaha masyarakat lainnya.
“Alhamdulillah, di Kecamatan Pacet, KDMP di beberapa desa sudah bisa bekerja sama dengan MBG, seperti menyuplai beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kami juga sudah bisa memberikan modal kepada para petani untuk usaha tani dan usaha lainnya di masyarakat,” ucapnya.
Ace berharap pemerintah dapat menyalurkan anggaran pengembangan KDMP setelah masing-masing koperasi benar-benar siap, baik dari sisi keanggotaan maupun kegiatan usaha.
“Kita berharap ketika pemerintah mengucurkan anggaran KDMP, desa-desa sudah siap. Contohnya, kalau pemerintah memberikan bantuan bibit ikan sementara masyarakat belum memiliki kolam, ikan tersebut mau disimpan di mana?” katanya.
Menurutnya, setiap KDMP harus memiliki kesiapan usaha sehingga bantuan pemerintah yang diberikan dapat langsung dimanfaatkan dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Seharusnya KDMP sudah punya kolam. Jadi, ketika pemerintah menurunkan bibit ikan, sudah bisa langsung ditanam. Begitu juga dengan anggaran. Kalau dana dari pemerintah diturunkan ke KDMP, mau dikemanakan kalau anggotanya tidak ada dan usahanya tidak ada?” jelasnya.
Ace menegaskan, keberadaan anggota akan berjalan beriringan dengan pengembangan unit usaha koperasi.
“Dengan adanya anggota, secara otomatis ada usaha. Itu barangkali harapan kami. Dengan adanya pertemuan Rakor ini, kami ingin menggali apa yang perlu dibantu oleh pemerintah dan apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman pengurus koperasi yang ada di desa-desa wilayah Kecamatan Pacet,” pungkasnya.
