KAB. BANDUNG (NN) – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Yayat Sumirat, S.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 di GOR Desa Pakutandang, Jalan Raya Ciparay–Pacet, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat tersebut turut dihadiri Kepala Desa Pakutandang, Suryaji, Kepala UPTD Dalduk PK Kecamatan Ciparay, Farida Aryani, S.ST., AM.Keb., selaku narasumber, Ketua TP-PKK, serta para kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Dapil VI.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi dan usulan disampaikan, mulai dari peningkatan insentif kader TPK dan Posyandu, perbaikan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Seusai kegiatan, Yayat Sumirat, S.H., mengatakan bahwa reses merupakan bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD untuk menjaring serta menampung aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kehadiran para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang mereka hadapi di lapangan.
"Saya mengundang TPK hari ini karena ingin mendengar langsung aspirasi mereka. Setelah kita dengarkan, ternyata masih ada sejumlah fasilitas pelayanan yang kondisinya kurang layak. Salah satunya infrastruktur kantor UPTD yang membutuhkan perbaikan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa lebih optimal," ungkap Yayat.
Ia menyebutkan, beberapa kantor UPTD, di antaranya di wilayah Kertasari, Ciparay, dan Baleendah, membutuhkan perhatian dan perbaikan. Pihaknya akan mendorong agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi dalam penganggaran tahun 2027.
Selain persoalan infrastruktur perkantoran, Yayat juga menyoroti masih minimnya insentif bagi para kader TPK, Pos KB, dan Sub Pos KB yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan masyarakat.
Menurutnya, insentif yang diterima kader saat ini belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan.
"Bonus atau insentif bagi TPK masih belum layak. Saat ini ada dukungan sebesar Rp170.000 dari pemerintah pusat dan Rp50.000 dari DAK. Karena itu, saya mengajukan usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembinaan Tim Pendamping Keluarga agar nantinya ada pengaturan yang lebih jelas mengenai insentif bagi TPK, Pos KB, dan Sub Pos KB," jelasnya.
Yayat menegaskan, para kader selama ini bekerja dengan penuh keikhlasan dan pengabdian. Namun, negara juga harus hadir memberikan perhatian melalui dukungan dan peningkatan kesejahteraan mereka.
Ia mengusulkan kenaikan insentif dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 bagi setiap anggota Tim Pendamping Keluarga.
"Usulan ini akan kita masukkan dalam pembahasan anggaran. Jumlah TPK di Kabupaten Bandung mencapai lebih dari 8.000 orang. Jika dihitung, kebutuhan anggarannya sekitar Rp15 miliar. Angka tersebut relatif kecil dibandingkan APBD Kabupaten Bandung yang berada di kisaran Rp6,3 triliun hingga Rp7,3 triliun," paparnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Dalduk PK Kecamatan Ciparay, Farida Aryani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bandung, khususnya Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Yayat Sumirat, S.H., yang telah menampung aspirasi masyarakat, terutama para kader TPK di wilayah Kecamatan Ciparay.
Ia mengatakan, dalam kegiatan reses tersebut, Yayat juga membagikan angket kepada peserta untuk menghimpun berbagai usulan dan kebutuhan yang nantinya akan diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada para kader TPK untuk menyampaikan aspirasi. Bapak Dewan telah membagikan angket agar kami dapat menyampaikan berbagai usulan yang nantinya akan diperjuangkan," ujarnya.
Farida berharap, aspirasi yang telah disampaikan dapat difasilitasi melalui dukungan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para kader TPK maupun masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Dapil VI.
Selain persoalan insentif kader, ia juga menyampaikan harapan agar sarana dan prasarana perkantoran UPTD Dalduk PK di sejumlah wilayah, seperti Ciparay, Kertasari, Baleendah, dan Pacet, mendapat perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, fasilitas perkantoran masih membutuhkan renovasi maupun biaya pemeliharaan. Perhatian juga diperlukan terhadap sarana penunjang administrasi dan pelaporan, seperti komputer, laptop, serta perangkat pendukung lainnya.
"Kami berharap ke depan ada renovasi atau anggaran pemeliharaan untuk kantor UPTD. Bukan hanya gedung, tetapi juga peralatan penunjang pencatatan dan pelaporan, seperti komputer, laptop, dan sarana lainnya agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal," pungkasnya. ***
