.jpeg)
Kab. Bandung (NN).– Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memaparkan perkembangan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI di Kabupaten Bandung.
“Di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik yang akan dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, pembangunannya dilakukan bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelas Bupati, Senin (29/09/2025).
Hingga saat ini, dari 361 titik yang direncanakan, sebanyak 147 titik sudah beroperasi, sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan. Program MBG diyakini mampu menjawab berbagai persoalan, terutama stunting, karena pemberian nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin.
Meski begitu, Dadang mengakui masih ada keraguan di masyarakat.
“Padahal di negara lain program serupa sudah lebih dulu dijalankan. MBG hadir untuk membangun generasi cerdas masa depan sekaligus mengatasi kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa, target sasaran MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1,263 juta jiwa. Sasaran itu mencakup anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurut Kang DS, distribusi makanan berbasis kewilayahan melalui kecamatan dan melibatkan perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta DP2KBP3A.
Terkait standar gizi dan kesehatan, Bupati menegaskan bahwa setiap dapur SPPG wajib memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi. Untuk itu, telah dibentuk Satgas MBG lintas sektor dari seluruh OPD.
“Saya tugaskan Dinkes mempercepat sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sesuai standar. Setiap SPPG juga wajib memiliki tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin menjalankan SOP dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap SOP akan meminimalisasi potensi musibah seperti keracunan. Selain itu, perputaran ekonomi dari program MBG diperkirakan bisa mencapai Rp5 miliar per hari di Kabupaten Bandung apabila berjalan optimal.
“Karena itu, saya minta seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat ikut mengedukasi dan menyosialisasikan program ini. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang dan program bisa berjalan maksimal,” tutur Kang DS.
Di akhir paparannya, ia kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi MBG di Kabupaten Bandung bersama program lain, termasuk Sekolah Rakyat, demi mewujudkan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045. (Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/sy)
