Tanjung Jabung Barat (NN).– Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Tahun 2026 yang berfokus pada evaluasi kegiatan Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan Rencana Kegiatan TA 2027 dan TA 2028. Berlangsung di Aula Pertemuan Dinas PUTR Provinsi Jambi pada Kamis (12/11/2026), forum strategis ini dihadiri oleh jajaran Pemprov Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, serta para kepala balai kementerian terkait.
Dalam forum yang bertujuan menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., tampil aktif memperjuangkan berbagai aspirasi krusial demi membuka keterisolasi wilayah dan mendongkrak perekonomian masyarakat di daerahnya.
Mengawali pandangannya dalam sesi tanya jawab, Dr. H. Katamso menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) atas progres pembangunan infrastruktur di Tanjab Barat. Ia menyoroti ruas jalan dari Sungai Landak menuju Sungai Kepayang yang telah membawa perubahan besar bagi masyarakat setempat.
"Masyarakat disana sangat senang sekali, dulu jalan sangat jelek sekarang serasa mimpi karena sudah beraspal yang sudah sangat lama diimpikan masyarakat dan tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat," ungkap Dr. H. Katamso di hadapan forum.
Lebih lanjut, ia memaparkan potensi strategis jika konektivitas wilayah tersebut terus dimaksimalkan. Ke depan, perbaikan jembatan yang direncanakan dapat menjadi jalur alternatif efisien yang memangkas waktu tempuh bagi pengendara dari Riau menuju Padang tanpa harus melalui Kota Jambi, dengan penghematan waktu mencapai lebih kurang satu setengah jam.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Katamso secara khusus memohon dukungan lanjutan dari BPJN Jambi untuk menuntaskan ruas jalan dari Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang lebih kurang 18 kilometer.
Ia menjelaskan urgensi pembangunan ruas tersebut karena menyangkut efisiensi mobilitas warga lokal. Selama ini, masyarakat dari wilayah ulu di Tanjab Barat yang ingin menuju ibu kota kabupaten harus memutar melalui Kabupaten Muaro Jambi, berbelok di kilometer 35, lalu melewati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum akhirnya tiba kembali di wilayah Tanjab Barat.
Dengan dilanjutkannya pembangunan jalan dari Sungai Landak ke Tebing Tinggi—yang selama ini diakses warga melalui jalan WKS (Wirakarya Sakti), masyarakat tidak perlu lagi melintasi dua kabupaten lain, melainkan sepenuhnya berada di dalam teritori Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, Wabup Katamso juga memohon bantuan pemerintah pusat uuntuk penanganan jalan km 101 menuju Bukit Paku kabupaten Batanghari dan penanganan jalan Seberang Kota.
Beralih ke sektor sumber daya air, Wabup Katamso menyampaikan terima kasih atas perbaikan sejumlah daerah irigasi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI. Namun, ia juga membawa persoalan mendesak yang dihadapi masyarakatnya menjelang musim penghujan, yakni penanganan Sungai Bram Itam.
Ia mengakui bahwa secara kewenangan administratif, pemeliharaan sungai tersebut berada di tingkat kabupaten. Kendati demikian, keterbatasan fiskal APBD kabupaten membuat penanganan secara cepat sulit dilakukan jika harus menunggu anggaran daerah mandiri.
“Kami mohon kiranya dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer, Pak. Saat ini, penanganan yang dapat kami lakukan masih terbatas dengan bekerja sama bersama WKS melalui program mereka. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Di penghujung sesinya, Dr. H. Katamso juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Prasarana Strategis atas kepedulian dan partisipasi aktif mereka dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang.
Wabup Katamso menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan, jembatan, dan penanganan sungai, merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan kelancaran mobilitas, keselamatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Dr. H. Alharis, S.Sos., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Alharis menegaskan bahwa setiap program infrastruktur yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi wajib diketahui dan disinkronkan bersama kepala daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketidaksesuaian perencanaan di lapangan, sekaligus menyusun strategi penyusunan program prioritas (Plan A) dan cadangan (Plan B) untuk tahun anggaran 2027.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah percepatan pembebasan lahan jalan tol di Jambi. Saat ini, kebutuhan anggaran ganti rugi lahan mengalami eskalasi hingga mendekati Rp700 miliar—naik dari estimasi awal Rp500 miliar pada 2022 seiring meningkatnya harga tandan buah segar (TBS) sawit—sementara ketersediaan anggaran APBN saat ini baru mencapai Rp100 miliar.
Pemprov Jambi telah berkoordinasi dengan Deputi Infrastruktur Bappenas agar kontrak fisik jalan tol (yang bersumber dari dana pinjaman/loan) tetap dapat berjalan bertahap tanpa harus menunggu pembebasan lahan tuntas di atas 50 persen.
Selain itu, bersama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Bappenas, Pemprov Jambi tengah merancang ulang desain kawasan tol ruas Pijoan–Cinto Kenang–Merlung dengan dukungan dana desain sebesar Rp1 miliar. Langkah ini bertujuan agar jalan tol tidak sekadar menjadi jalur perlintasan angkutan, melainkan mampu menciptakan simpul-simpul ekonomi baru yang menghidupkan perekonomian masyarakat di Bukit Cinto Kenang, Merlung, hingga Muara Sabak.
Di sektor perumahan, Jambi mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 5.700 unit dari pusat dan 560 unit dari provinsi pada tahun 2026, sehingga total mencapai 6.300 unit. Pemprov meminta pembagian kuota dilakukan secara adil hingga ke pelosok, serta mendorong kejelasan regulasi terkait kelayakan bedah rumah bagi warga yang menempati lahan berstatus kontrak di atas lima tahun.
Untuk memperkuat jaring pengaman sosial di luar skema APBN, Dinas PU juga diminta mengimbau para kontraktor proyek bernilai di atas Rp1 miliar agar menyalurkan infak atau zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dana tersebut diproyeksikan sebagai dana darurat cepat tanggap bagi warga miskin yang tertimpa musibah, seperti kebakaran rumah.
Sementara itu, terkait penanganan infrastruktur terdampak bencana seperti banjir dan longsor, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk proaktif mengajukan skema dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbekal dokumentasi dan verifikasi lapangan yang akurat.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas kelanjutan proyek strategis lainnya, meliputi konektivitas pelabuhan, ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Danau Kerinci.
Gubernur juga mendorong seluruh pemerintah daerah menyiapkan program prioritas dan alternatif sebagai bahan perencanaan pembangunan TA 2027 dan TA 2028.
Dalam rakor tersebut, masing-masing balai kementerian juga memaparkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana pembangunan ke depan. Balai Wilayah Sungai Sumatera VI memaparkan program pengembangan jaringan irigasi dan penanganan sumber daya air, BPJN Jambi menyampaikan kondisi serta rencana peningkatan jalan dan jembatan nasional, sementara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi memaparkan program infrastruktur dasar dan prasarana strategis. ***
