NUSANTARANEWS | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai mahakarya Presiden Prabowo kini justru menjelma menjadi ironi nasional. Janji manis tentang generasi sehat dan bebas stunting harus retak setelah kasus siswa keracunan massal terungkap di berbagai daerah. Apa yang seharusnya menjadi kebijakan penyelamat malah berubah menjadi sumber bencana.
Apakah ini sekadar kecelakaan teknis? Sulit untuk percaya. Sebab, sejak awal publik sudah mengingatkan bahwa program sebesar ini rawan dijadikan ajang proyek, bukan pelayanan. Alih-alih memperhatikan kualitas bahan pangan, higienitas dapur, dan sistem distribusi, perhatian justru teralihkan pada siapa yang menguasai kontrak pengadaan.
Dari Gizi Jadi Proyek Politik
Realitas di lapangan semakin memperlihatkan wajah asli MBG. Di sejumlah daerah, oknum anggota dewan diduga ikut terlibat dalam permainan proyek dapur. Distribusi makanan bukan lagi soal memastikan anak-anak mendapat gizi terbaik, melainkan soal siapa yang mendapatkan jatah politik dan keuntungan. Kontrak pengadaan sering kali jatuh ke tangan perusahaan atau kelompok dekat elite, meski tak memiliki pengalaman atau standar yang memadai.
Akibatnya sudah bisa ditebak: bahan makanan asal murah, proses masak dikerjakan seadanya, dan distribusi dilakukan tanpa standar kebersihan. Semua demi mengejar margin keuntungan. Ketika anak-anak sekolah akhirnya terkapar karena keracunan, pertanyaannya jelas: siapa yang sesungguhnya sedang “kenyang”? Anak-anak, atau para pejabat dan makelar proyek?
Program Populis Tanpa Fondasi
MBG sejak awal dipromosikan sebagai kebijakan revolusioner. Pemerintah mengklaim ini adalah senjata utama melawan stunting dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Namun, apa gunanya jargon gizi seimbang jika kenyataannya justru yang disajikan adalah makanan beracun? Apa artinya distribusi massal kalau isinya hanyalah bahan pangan murahan yang tidak layak konsumsi?
Program sebesar ini seharusnya dibangun di atas sistem yang kuat: rantai pasok yang terjamin, dapur dengan standar higienitas, tenaga pengawas independen, hingga mekanisme audit transparan. Sayangnya, MBG diluncurkan lebih cepat daripada kesiapan fondasinya. Ia lebih terlihat sebagai “jualan politik” ketimbang kebijakan jangka panjang.
Rakyat Jadi Korban Eksperimen
Tidak bisa dibantah, yang paling menderita dari kegagalan ini adalah rakyat kecil. Anak-anak yang mestinya dilindungi justru dijadikan bahan eksperimen kebijakan. Para orang tua menitipkan anak mereka dengan penuh harapan, namun yang pulang justru kabar duka dan keracunan. Apakah ini harga dari sebuah kebijakan populis
Kejadian ini mengingatkan kita bahwa program besar tanpa integritas hanya akan menghasilkan malapetaka. Uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk menyehatkan bangsa malah bocor di tengah jalan, mengisi kantong orang-orang yang haus proyek.
Harus Ada Evaluasi Total
Pemerintah tidak bisa lagi menutup mata. MBG perlu evaluasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Jika benar ada permainan proyek oleh anggota dewan dan pejabat lokal, itu harus dibongkar habis-habisan. Transparansi rantai pasok, standar dapur, hingga audit independen harus segera dilakukan. Bila tidak, MBG hanya akan tercatat sebagai simbol kegagalan rezim: program yang katanya “bergizi”, tapi faktanya hanya meracuni generasi muda.
Pada akhirnya, rakyat berhak bertanya: apakah MBG ini untuk anak-anak, atau hanya untuk menggemukkan kantong pejabat? ***
