Bandung (NN).– Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (16/12/2025).
Rakor membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, percepatan sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penguatan peran pemerintah daerah dalam implementasi MBG di lapangan.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), perwakilan kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, MBG merupakan tindak lanjut Rakortas tingkat menteri pada 3 Desember 2025 dan resmi menjadi program strategis nasional sejak ditetapkan Presiden pada 17 November 2025. Secara nasional, targetnya pembangunan lebih dari 30 ribu SPPG dengan 82,9 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
“Hingga 16 Desember 2025, MBG telah menjangkau 17.764 SPPG dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat,” ujarnya. Sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama dengan dukungan 29 kementerian/lembaga dan peran strategis pemerintah daerah.
Ia menegaskan MBG bukan sekadar program sosial, melainkan penggerak ekonomi rakyat. “Satu menu saja bisa memengaruhi harga nasional. Jika 80 juta orang mengonsumsi telur dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu, tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya.
Zulkifli Hasan menekankan pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG. “Ini konsep close loop economy. Bukan hanya industri besar yang bergerak, tetapi warung, petani, nelayan, dan peternak kecil. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya tercapai jika ekonomi rakyat bergerak,” tegasnya.
Ia juga menyebut MBG sebagai “revolusi peradaban” karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas SDM jangka panjang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keberanian pemerintah melakukan koreksi di lapangan demi penyempurnaan program. “Lebih baik kita yang menyampaikan kekurangan untuk diperbaiki, daripada orang lain yang membesarkan kelemahannya,” ujarnya.
Menurut Dedi, MBG berpotensi menjadi pengungkit ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal dengan menghubungkan belanja negara dan produksi pangan rakyat. “Petani, peternak, nelayan, hingga warga di kaki gunung harus masuk rantai pasok. Ayam, telur, ikan, sayur bisa diproduksi di sekitar rumah dan dibeli dapur MBG. Uang berputar di desa,” katanya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan komitmen Pemkab Sumedang dalam mengakselerasi MBG dari sisi dapur, penerima manfaat, dan pasokan lokal. “Saat ini ada 114 dapur dengan 220 ribu penerima manfaat atau sekitar 61 persen. Tambahan dapur telah diusulkan dan ditargetkan Februari mendatang 100 persen terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga melaporkan percepatan sertifikasi SLHS, dengan 47 dari 86 dapur telah bersertifikat dan sisanya terus dikawal bersama tim kesehatan. Selain itu, Pemkab Sumedang mengembangkan dashboard transparansi MBG yang menampilkan menu harian, nilai gizi, dan dokumentasi makanan yang dapat diakses publik.
“Transparansi penting agar kualitas, keamanan, dan ketepatan menu terjaga. Orang tua dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegasnya. ***
