SUMEDANG (NN).–Di atas kertas kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah mahakarya. Resepnya diracik di menara gading Jakarta dengan narasi semanis madu: menumpas stunting, mencerdaskan generasi, dan membuktikan bahwa negara hadir dalam setiap suap nasi rakyatnya. Brosurnya menampilkan piring-piring kebahagiaan—sebuah utopia gizi untuk masa depan bangsa.
Namun, utopia itu pecah berkeping-keping di Sumedang. Dari Tomo hingga Situraja, resep agung itu berubah menjadi racikan petaka. Ratusan perut kecil yang seharusnya diisi nutrisi justru dihantam racun. Ruang kelas menjelma bangsal darurat, bel istirahat digantikan raungan sirene ambulans. Jamuan nutrisi yang dijanjikan berubah menjadi horor keracunan massal.
MBG adalah resep dari koki pusat, namun juru masaknya ditunjuk oleh pemerintah daerah. Di sinilah rantai komando terputus, tergelincir dalam genangan kelalaian. Di Sumedang, prosesnya bak pesta pora kecerobohan: dapur penyedia dipilih bukan karena standar higienitasnya, melainkan logika "asal cepat, asal dapat"; ahli gizi hanya jadi nama di proposal tanpa pernah hadir di dapur; logistik makanan diangkut tanpa protokol, seolah nyawa anak-anak tak lebih berharga dari paket ekspedisi. Suhu, kemasan, dan waktu tempuh diabaikan. Hasilnya, kotak makan itu bukan lagi bekal, melainkan kotak Pandora berisi wabah. Yang lahir dari proses ini bukan generasi emas, melainkan generasi yang tumbang sebelum sempat mekar.
Menyalahkan satu dapur adalah cara paling pengecut untuk lari dari masalah. Tragedi ini adalah gejala penyakit yang lebih kronis: keracunan sistemik. Pemerintah pusat sibuk mencetak brosur indah, tapi abai membangun fondasi pengawasan yang kokoh. Pemerintah daerah, dengan kuasa absolut menyeleksi juru masak, lebih mirip makelar proyek daripada kurator gizi. Fokusnya bukan lagi dapur bersih, melainkan siapa yang paling "mudah diajak kerja sama". Sekolah, di ujung rantai, hanya penerima pasif tanpa taring. Akibatnya, MBG menjelma kue megah yang dipanggang tanpa termometer: disajikan dengan senyum pencitraan, namun intinya mentah—dan beracun.
Lebih berbahaya lagi, di balik kelalaian teknis, mengintai monster politik pencitraan. Misi mulia gizi dibajak jadi komoditas citra. Kotak makan berubah spanduk berjalan, kontrak dapur jadi ladang bancakan, dan setiap suap nasi rawan menjadi "suap" elektoral. MBG tak lagi soal menyehatkan, tapi soal memenangkan. Bukan lagi meja makan anak bangsa, melainkan meja judi para pemburu rente. Taruhannya: perut rapuh siswa-siswa kita.
Solusinya tidak butuh seminar kebijakan penuh jargon. Ia hanya butuh akal sehat dan ketegasan. Tiga terapi kejut ini wajib dijalankan: audit tanpa ampun terhadap setiap dapur penyedia dengan kontrak yang langsung diputus bila jorok; uji sampel cepat di puskesmas sebelum kotak makan dibagikan, demi mencegah distribusi makanan basi; serta pelibatan orang tua sebagai garda depan pengawasan, karena mata seorang ibu jauh lebih awas daripada puluhan inspektorat birokrasi.
Tragedi Sumedang bukan catatan kaki; ia adalah bab utama kegagalan kebijakan publik. Pemerintah pusat harus sadar: melempar resep agung tanpa memastikan dapurnya bersih sama saja menyebar maut. Pemerintah daerah harus berhenti berpura-pura: ini bukan proyek, ini soal kehidupan.
Tanpa perombakan fundamental, MBG hanya akan dikenang sebagai akronim getir: Makan Beracun Gratis. Anak-anak tidak butuh program megah. Mereka hanya butuh piring bersih, lauk aman, dan sistem yang tidak meracuni mereka. Karena di setiap kotak makan itu, taruhannya bukan angka anggaran—melainkan masa depan. ***
