Jatinangor, (NN).- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa evaluasi tata ruang di Jawa Barat harus segera dilakukan untuk meminimalisasi risiko bencana banjir dan longsor yang dapat berdampak fatal. Hal ini terutama penting bagi wilayah Bandung Raya (Sumedang, Cimahi, KBB, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung) yang hampir setiap tahun dilanda banjir dan longsor.
Gubernur Dedi menyebut seluruh kawasan hutan di Jawa Barat kini berada dalam kondisi rusak.
“Semua hutan di Jawa Barat rusak,” ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan seusai Rapat Koordinasi Banjir Bandung Raya, Sumedang, dan Garut di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (9/12/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, akan segera memulai proses perubahan tata ruang. Targetnya, implementasi perubahan tata ruang Jawa Barat dimulai pada Januari 2026.
“Tata ruang harus diubah. Pada 18 Desember nanti kami akan bertemu Kementerian Tata Ruang untuk mengevaluasi perubahan tata ruang Jawa Barat,” kata Dedi.
Ia menjelaskan bahwa wilayah Bandung Raya, Sumedang, dan Garut merupakan daerah rawan gempa akibat Sesar Lembang, serta rawan banjir dan longsor. Karena itu, perubahan tata ruang menjadi keharusan untuk melindungi hutan dan lahan hijau agar risiko bencana dapat ditekan.
“Bandung akan tenggelam bila perubahan tata ruang tidak dilakukan sekarang. Karena itu, izin-izin perumahan juga perlu dievaluasi,” tegasnya.
“Kita membicarakan penanganan jangka panjang. Semua ini tidak akan berarti jika kita tidak melindungi lahan-lahan hijau yang ada,” ujar Dedi.***
