Orang tua penerima manfaat mengeluhkan menu yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan dan kebutuhan gizi anak.
LEBAK, (NN).– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini, sejumlah orang tua penerima manfaat di Kabupaten Lebak, Banten, menyampaikan keluhan terkait kualitas dan komposisi makanan yang dibagikan kepada para siswa.
Keluhan tersebut muncul menyusul menu MBG yang dinilai tidak mencerminkan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Bahkan, sejumlah orang tua mempertanyakan kelayakan makanan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu keluhan datang dari orang tua siswa di Kampung Bule, Desa Cisimet, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan keterangan yang diterima, menu MBG yang dibagikan terdiri atas empat butir kelengkeng, satu potong tahu, tiga butir bakso, dan wortel.
Komposisi menu tersebut menuai protes karena dinilai belum memenuhi standar makanan bergizi yang layak bagi anak-anak.
"Menu yang diberikan seperti itu. Kami sebagai orang tua tentu berharap makanan yang diterima anak-anak benar-benar memenuhi kebutuhan gizi," ungkap salah seorang orang tua siswa kepada media NN, Rabu, (4/11/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan kualitas makanan diduga bukan kali pertama terjadi. Pada bulan sebelumnya, menurut pengakuannya, pernah ditemukan ikan lele yang berbau tidak sedap dalam menu MBG yang didistribusikan di wilayah Cisimet. Selain itu, ia mengaku pernah menemukan ulat pada sayuran yang dibagikan.
Keluhan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak penyelenggara agar kualitas bahan pangan, proses pengolahan, serta kelayakan makanan yang didistribusikan kepada para siswa lebih diperhatikan.
Sementara itu, ketika wartawan NN berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola MBG setempat, yang disebut sebagai pihak terkait, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola terkait keluhan tersebut.
Terpisah, pemerhati antikorupsi Provinsi Banten, Budi A., menyatakan akan merespons persoalan tersebut dengan menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap seluruh SPPG agar kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
Dalam keterangannya, Budi menyinggung langkah evaluasi dan penindakan terhadap SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan.
"Kami tidak ragu-ragu untuk menegur. Bahkan, bulan ini ada kejadian di mana SPPG kami minta untuk dihentikan sementara karena kualitas menunya buruk," ungkapnya.
Menurutnya, transparansi dalam penyelenggaraan program MBG juga perlu diperkuat. Salah satunya melalui pencantuman informasi harga dan angka kecukupan gizi pada setiap menu yang disajikan.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui nilai makanan yang diterima sekaligus memastikan bahwa komposisi menu telah memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Menu MBG diharapkan mampu memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan gizi harian anak.
Di sisi lain, persoalan tata kelola program MBG juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut tengah melakukan pemetaan terhadap potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program, menyusul munculnya dugaan penggelembungan harga atau mark-up bahan baku pangan untuk kebutuhan dapur SPPG.
Sejumlah keluhan masyarakat tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas, keamanan pangan, kecukupan gizi, serta transparansi pengelolaannya. ***
