Tanjab barat (NN).– Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri Rapat Paripurna Ketiga DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan umum anggota DPRD terhadap satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, H. Sjafril Simamora, S.H., setelah dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 21 anggota DPRD dari total 35 anggota.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menyampaikan tanggapan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas berbagai pandangan, saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian dan masukan konstruktif terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Menurutnya, pemandangan umum fraksi merupakan wujud pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sekaligus bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
Menanggapi sejumlah catatan Fraksi-fraksi DPRD terkait perubahan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah, Bupati menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah, di antaranya belum maksimalnya pendataan dan pemutakhiran potensi wajib pajak, masih adanya objek pajak yang belum terdata secara optimal, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, khususnya dalam pendataan objek retribusi, mekanisme pemungutan, pengawasan, hingga penyetoran penerimaan ke kas daerah.
Bupati menegaskan bahwa perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
"Peningkatan PAD ini tidak semata-mata dilakukan melalui kenaikan tarif, tetapi lebih mengutamakan optimalisasi potensi yang ada, perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi informasi," jelas Bupati.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah dibahas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, aspirasi masyarakat, serta prinsip kehati-hatian agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agenda selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Pengelolaan Perikanan dan Perairan Umum Daratan serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
Dalam penyampaian tanggapan tersebut, seluruh fraksi pada prinsipnya menyambut baik dan menyetujui kedua Raperda inisiatif DPRD untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Sejumlah catatan strategis turut disampaikan, di antaranya pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, perlindungan terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan, pelestarian ekosistem perairan, serta peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal melalui penguatan kompetensi, keterampilan, dan pengawasan terhadap perusahaan.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan persetujuan rancangan keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 untuk membahas ketiga Raperda tersebut.
Berdasarkan keputusan yang disampaikan dalam rapat, Pansus 1 bertugas membahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Sementara itu, Pansus 2 bertugas membahas Raperda tentang Pengelolaan Perikanan dan Perairan Umum Daratan.
Melalui pembentukan kedua panitia khusus tersebut, diharapkan proses pembahasan dapat berjalan lebih mendalam, komprehensif, dan terarah dengan memperhatikan aspek hukum, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda atau yang mewakili, Wakil Ketua DPRD Hasan Basyri Harahap, S.H., anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pimpinan instansi vertikal, Ketua KPU dan Bawaslu, pimpinan perbankan, tenaga ahli DPRD, insan pers, serta undangan lainnya.(Misdi)