Tanjung jabung barat (NN) – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkeadilan dan tidak memberatkan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Pertama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II Hasan Basyri Harahap, S.H.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting PAD yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Bupati, di tengah dinamika perekonomian dan tantangan fiskal saat ini, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dalam mengelola potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penyesuaian regulasi diperlukan agar pengelolaan pajak dan retribusi dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menjelaskan, pengajuan Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Pemerintah Pusat melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-69/PK/PK.5/2024 tanggal 18 April 2024. Selain itu, perubahan regulasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi PAD sekaligus memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak dan wajib retribusi.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, daya beli, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi daerah.
"Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga melalui perbaikan pendataan, peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, dan pemanfaatan teknologi digital. Kita ingin mewujudkan sistem perpajakan daerah yang berkeadilan, tidak memberatkan masyarakat, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan pada saat yang sama mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah," ujar Bupati.
Melalui perubahan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap berbagai ketentuan mengenai jenis, objek dan subjek pajak daerah, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan, serta ketentuan retribusi daerah dapat disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga mengharapkan dukungan dan kerja sama pimpinan serta seluruh anggota DPRD untuk membahas Ranperda tersebut secara konstruktif dan komprehensif, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap, regulasi yang nantinya ditetapkan tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Harapan kami, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat berjalan lancar sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang memberikan manfaat bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat," tutupnya.
Selain penyampaian Ranperda usulan pemerintah daerah, rapat paripurna juga mengagendakan penjelasan dua Ranperda inisiatif DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yakni Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Umum Daratan serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
Turut hadir mewakili unsur Forkopimda, AKP Binsar Halomoan Tamba, S.H., Kepala Seksi Hukum Polres Tanjung Jabung Barat, Kapten Inf. Rudi Kurniawan dari Kodim 0419/Tanjab, Fadly Ilham, S.H., Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, para pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kepala instansi vertikal, insan pers, serta undangan lainnya.
Bupati Anwar Sadat Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, Sampaikan Ranperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah
Pewarta | MISDI • 18 November 2026