(Tokyo-Jepang) Perdana Menteri Jepang Hatoyama Yukio Rabu (10/03) memutuskan, untuk memperluas cakupan penerima tunjangan perawatan bulanan bagi anak, seperti yang diminta oleh Partai Komei Baru (Shin Komeito).
Partai Demokrat (Minshuto/DPJ) dan Shin Komeito mencapai kesepakatan ini pada Rabu sore.
Partai Demokrat (Minshuto/DPJ) dan Shin Komeito mencapai kesepakatan ini pada Rabu sore.
Pada Rabu pagi, PM Hatoyama saat berbicara di depan komisi Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Majelis Rendah yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tunjangan anak menyatakan, akan memikirkan tentang hal itu secara mendalam untuk tahun fiskal 2011, dan setelahnya.
Menurut RUU, pemerintah rencananya akan memberikan tunjangan bulanan sebesar 13,000 yen bagi tiap anak usia SMP dan dibawahnya mulai 1 April mendatang, sementara DPJ rencananya akan mengajukan RUU baru pada tahun fiskal 2011, yang isinya akan memberikan tunjangan bulanan senilai 26,000 yen, seperti yang dijanjikan dalam kampanye pemilihan anggota Majelis Rendah tahun 2009.
Sementara Sebelumnya Shin Komeito telah meminta, agar tunjangan juga diberikan kepada anak yang ada di tempat perawatan, yang pada RUU saat ini, tidak dimasukkan sebagai penerima.
PM Hatoyama berharap, dapat segera mengeluarkan kerangka pengelolaan fiskal jangka menengah, untuk beberapa tahun fiskal pada bulan Juni, sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan anggaran untuk tunjangan setelah tahun fiskal 2011. (YD/KN)
Menurut RUU, pemerintah rencananya akan memberikan tunjangan bulanan sebesar 13,000 yen bagi tiap anak usia SMP dan dibawahnya mulai 1 April mendatang, sementara DPJ rencananya akan mengajukan RUU baru pada tahun fiskal 2011, yang isinya akan memberikan tunjangan bulanan senilai 26,000 yen, seperti yang dijanjikan dalam kampanye pemilihan anggota Majelis Rendah tahun 2009.
Sementara Sebelumnya Shin Komeito telah meminta, agar tunjangan juga diberikan kepada anak yang ada di tempat perawatan, yang pada RUU saat ini, tidak dimasukkan sebagai penerima.
PM Hatoyama berharap, dapat segera mengeluarkan kerangka pengelolaan fiskal jangka menengah, untuk beberapa tahun fiskal pada bulan Juni, sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan anggaran untuk tunjangan setelah tahun fiskal 2011. (YD/KN)
