Sekretaris Kabinet Hirano Hirofumi Rabu (4/11) menolak anggapan bahwa penunjukkan mantan pejabat tinggi pemerintahan dari Kementerian Kesehatan menjadi komisioner Badan Kepegawaian Negara akan bertentangan dengan kebijakan Kabinet Hatoyama untuk menghapus praktek "Amakudari" yang telah berlangsung lama.
Amakudari ialah praktek yang dilakukan oleh pensiunan para pejabat tinggi pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan atau badan pemerintahan yang sebelumnya pernah mereka awasi pada saat masih bertugas.
Hirano mengungkapkan hal ini setelah pada pagi harinya, pemerintah menjelaskan kepada Majelis Rendah tentang rencana pengangkatan mantan Wakil Menteri Kesehatan Erikawa Takeshi, yang saat ini menjabat wakil Menteri di Cabinet Office, untuk menjadi komisioner Badan Kepegawaian Negara, dan telah memicu kritik keras dari pihak oposisi.
"Pemerintah tidak hanya mencoba menjadi perantara amakudari, namun juga mengangkat pejabat tinggi pemerintahan," ujar Oshima Tadamori Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokrat (Jiminto/LDP), yang juga menyatakan upaya pemerintah ini jelas-jelas melanggar janji kampanye DPJ.
Sementara partai oposisi lainnya, seperti Partai Komei Baru, dan Minna no To, juga mengkritik usulan calon yang disampaikan pemerintah.
Pada masa kampanye pemilihan anggota Majelis Rendah 30 Agustus silam, DPJ menjanjikan akan melarang kantor Kementerian untuk melakukan praktek Amakudari guna menyalurkan para pensiunan.
Badan Kepegawaian Negara di Jepang, dipimpin oleh tiga komisioner dan pengangkatannya oleh Kabinet, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Majelis Rendah.
Salah satu dari komisioner akan bertugas sebagai Ketua, namun posisi ini kosong, setelah Tani Masahito mengundurkan diri pada bulan September silam.
"Pengusulan ini tidak boleh dikritik, Tidak ada praktek Amakudari. Orang yang memahami situasi pegawai negeri, merupakan pilihan utama," ujar Hirano, sambil menambahkan sebagai Wakil Menteri, Erikawa mengalami pengalaman luas dan paham benar apa yang diinginkan pemerintah saat ini.
Hirano mengungkapkan hal ini setelah pada pagi harinya, pemerintah menjelaskan kepada Majelis Rendah tentang rencana pengangkatan mantan Wakil Menteri Kesehatan Erikawa Takeshi, yang saat ini menjabat wakil Menteri di Cabinet Office, untuk menjadi komisioner Badan Kepegawaian Negara, dan telah memicu kritik keras dari pihak oposisi.
"Pemerintah tidak hanya mencoba menjadi perantara amakudari, namun juga mengangkat pejabat tinggi pemerintahan," ujar Oshima Tadamori Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokrat (Jiminto/LDP), yang juga menyatakan upaya pemerintah ini jelas-jelas melanggar janji kampanye DPJ.
Sementara partai oposisi lainnya, seperti Partai Komei Baru, dan Minna no To, juga mengkritik usulan calon yang disampaikan pemerintah.
Pada masa kampanye pemilihan anggota Majelis Rendah 30 Agustus silam, DPJ menjanjikan akan melarang kantor Kementerian untuk melakukan praktek Amakudari guna menyalurkan para pensiunan.
Badan Kepegawaian Negara di Jepang, dipimpin oleh tiga komisioner dan pengangkatannya oleh Kabinet, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Majelis Rendah.
Salah satu dari komisioner akan bertugas sebagai Ketua, namun posisi ini kosong, setelah Tani Masahito mengundurkan diri pada bulan September silam.
"Pengusulan ini tidak boleh dikritik, Tidak ada praktek Amakudari. Orang yang memahami situasi pegawai negeri, merupakan pilihan utama," ujar Hirano, sambil menambahkan sebagai Wakil Menteri, Erikawa mengalami pengalaman luas dan paham benar apa yang diinginkan pemerintah saat ini.
